Anies Ingatkan PNS DKI agar Miliki Integritas dan Kompetensi Tinggi

MONITOR, Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk melayani masyarakat. Hal itu ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies menyatakan, jika PNS memiliki unsur tersebut maka kepercayaan masyarakat mudah didapatkan.

"Kepemimpinan itu didapatkan jika hanya ada yang mengikuti Anda secara sukarela. Rumusnya, Anda harus dipercaya karena integritas, memiliki kompetensi, dan kedekatan dengan semua," ujar Anies saat membuka dan memberikan sambutan dalam kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV serta Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 Golongan III tahun 2018, di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Kegiatan ini digelar oleh Pemprov DKI Jakarta dan diikuti antara lain angkatan 46 dan 47 untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III, angkatan 103 dan 104 untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, dan angkatan 130 sampai 140 untuk Diklat Prajabatan CPNS Golongan III K1 dan K2.

Pada kesempatan itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan kepada para peserta untuk tidak menganggap diklat sebagai persyaratan dan prosedur semata, melainkan juga sebagai proses pembelajaran.

“Pendidikan latihan itu penting sekali, artinya yang mengikutinya harus serius, jadikan ini sebagai proses pembelajaran yang harus diambil hikmahnya,” imbuh Anies.

Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan merupakan kegiatan rutin yang diadakan Pemprov DKI untuk membentuk sosok PNS berintegritas. Yaitu PNS yang memiliki kompetensi, yang dicerminkan dengan sikap dan perilaku setia dan taat kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional dalam pelayanan, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,  dengan jiwa dan semangat untuk membangun  Kota Jakarta sebagai kota yang maju dan berbudaya.

Dalam diklat ini, pembinaan melalui jalur pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan) yang diprioritaskan mengarah pada peningkatan kemampuan untuk melayani masyarakat; pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP); penguatan good governance; serta pembangunan infrastruktur termasuk pengembangan rekayasa dan manajemen perkeretaapian yang dalam waktu dekat akan beroperasi di Jakarta yaitu MRT dan LRT.

Para peserta sendiri terdiri dari pejabat administrator dan pejabat pengawas, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diharapkan dapat menjadi penggerak yang ada pada barisan terdepan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masyarakat.