Gerindra Desak Pemerintah Batalkan Impor Beras

MONITOR, Jakarta – Impor beras menjadi 'bola liar' di tengah padatnya musim panen serentak sejumlah daerah. Kebijakan ini dinilai akan menghantam petani, yang notabene akan menyambut panen raya padi di bulan Februari hingga Maret nanti.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna meminta pemerintah tidak menyepelekan nasib petani ditengah kontroversi kebijakan impor beras 500 ribu ton yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Kami Fraksi Gerindra jelas menolak impor. Alasannya Kementerian Pertanian (Kementan) katakan produknya cukup, kemudian sebentar lagi petani juga akan menghadapi panen raya. Kalau kemudian terjadi gejolak harga, ya harusnya semua pihak duduk bersama. Bulog, Kemendag, Kementan, BPS, dan yang paling penting petani juga diajak ngobrol biar mereka tahu realita yang terjadi saat ini seperti apa,” kata Oo, dalam siaran pers yang diterima Monitor.

Oo mengatakan, selama ini petani menjadi korban dari permainan harga beras di pasaran. Ketika harga naik, pemerintah ribut sampai tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan impor. Namun begitu harga gabah anjlok, yang terdengar cuma jeritan petani. Ini pula yang membuat semangat petani mengejar swasembada pangan tidak dihargai.

“Pak Darmin (Menko Perekonomian) meminta impor beras jangan diributkan lagi, tetapi ketika harga gabah di petani jatuh ribut tidak ada tuh yang ribut. Kalau kebijakan impor diributkan tetapi ketika panen raya jatuh, siapa yang bertanggungjawab. Kalau petani kita nggak mau nanam lagi, mau jadi apa negara kita ini,” kata politisi Gerindra ini.

Untuk itu, dia meminta pemerintah membatalkan impor beras ini. Apalagi sudah menjadi hal yang lazim setiap kali panen, harga gabah petani selalu jatuh. Ditambah adanya impor beras dari Thailand dan Vietnam ini akan membuat petani lebih terpukul. 

“Saya pribadi lebih percaya data Kementan. Jadi saya tidak setuju dengan impor ini,” tutup dia.