Beda Pendapat Anggota DPRD DKI Soal Kebijakan Becak Beroperasi di Jakarta

MONITOR, Jakarta – Para anggota DPRD DKI Jakarta rupanya tidak satu suara dalam melihat kebijakan yang memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta.

Itu terbukti dari komentar Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi yang mengatakan kalau becak beroperasi di Jakarta, wajah Ibukota bisa jadi kumuh.

Pernyataan Ketua DPRD ini jelas berbanding terbalik dengab Wakilnya M. Taufik yang mengatakan kalau kebijakan Anies yang membolehkan becak beroperasi di Jakarta merupakan bentuk kepedulian Anies terhadap warga miskin di Ibukota.

"Ibukota kok kumuh. Yang namanya ibukota itu harus lebih modern dari wilayah-wilyah lain ini. Coba anda lihat negara lain. Itu yang namanya Ibukota semuanya tertata rapih,"ujar Pras, panggilan akrab Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD Jakarta kepada Monitor beberpa hari lalu.

Oleh karena itu, sebagai Ketua Dewan, pihaknya meminta kepada Anies, dalam mengeluarkan kebijakan seharusnya jangan merubah dari hal yang sudah baik balik lagi ketidak baik.

"Menurut saya  dulu adanya peraturan daerah (perda) pelarangan becak bukanlah masalah adil atau tidak adil, melainkan bagaimana pemerintah mendorong warga naik angkutan umum,"terangnya.

"Perlu dicatat dan diketahui, dulu menghilangkan becak itu bukan masalah kita tidak adil, tapi masyarakat ditekan (naik) transportasi masal yang nanti baik. Negara sudah maju kok sebenarnya, masak kita mundur lagi,"pungkas Pras.