MONITOR, Jakarta – Biaya ibadah haji ke tanah suci diprediksi akan naik. Wacana ini mencuat seiring dikeluarkannya kebijakan kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal tahun 2018.
Kenaikan PPN ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018. Kebijakan itu menyebabkan harga makanan, pakaian, barang elektronik dan bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, serta biaya pemesanan hotel naik.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meyakini kebijakan pemerintah Saudi akan mempengaruhi hajat hidup calon jamaah dari Indonesia. Ia mengatakan, untuk meringankan biaya perjalanan haji dan umroh, maka pemerintah Indonesia harus bisa melakukan lobi kepada pemerintah Saudi.
“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Keuangan untuk melakukan lobi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebab kalau tidak, hal ini akan mempengaruhi struktur biaya Haji dan Umroh kita,” ucap Fahri.
Politisi asal Sumbawa ini mengatakan, beban masyarakat Indonesia selama ini sudah sangat banyak seperti harga visa. Maka menurutnya, jangan sampai ada kebutuhan lain yang menjadi beban tambahan bagi calon jamaah haji.