12 Bank Gelontorkan Rp 19,25 Triliun Biayai Proyek LRT Jabodebek

MONITOR, Jakarta – Sebanyak 12 perbankan milik negara, swasta dan asing menyetujui kontrak pinjaman sindikasi pembiayaan pembangunan proyek kereta api ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) senilai Rp 19,25 triliun.

Pinjaman tersebut berjangka waktu 15 tahun dengan opsi bisa diperpanjang untuk tiga tahun tambahan.

"Jumlah bank yang join (bergabung) banyak sekali. Yang sangat bisa diapresiasi, tidak hanya bank lokal tapi bank asing juga join," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam penandatanganan kontrak pinjaman antara PT KAI sebagai investor proyek dengan 12 perbankan, Jum'at (29/12).

Ke-12 perbankan itu terbagi dua konsorsium yakni Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunner (JMLAB) yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga dan Sarana Multi Infrastruktur serta bank kreditur yaitu Bank DKI, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), KEB Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.

Kontrak pinjaman tersebut terdiri atas Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp 1,15 triliun untuk kredit modal kerja itu dilakukan oleh Direktur Utama KAI Edi Sukmoro dan direksi masing-masing bank sindikasi.

"Dengan ini, ada kepastian penyelesaian proyek juga menjawab keraguan beberapa pihak atas kelanjutan proyek ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek senilai Rp 29,9 triliun itu memiliki struktur pembiayaan yang rumit karena melibatkan pembiayaan dari pihak swasta.

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI dan Adhi Karya sebagai investor dan kontraktor proyek juga dukungan subsidi karcis.

"Pemerintah memberi jaminan atas pinjaman Rp 18 triliun yang penandatanganannya dilakukan hari ini," kata Menkeu.

Ia berharap jaminan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan anggota konsorsium untuk terus mendanai.

"Kita semua bisa kawal proyek secara baik, yang penting eksekusi pelaksanaan proyek dengan waktu yang baik juga dengan biaya yang bisa tetap dijaga," kata Menkeu Mulyani.