Inilah Tantangan ASN Untuk Reformasi Birokrasi

MONITOR, Jakarta – Setidaknya ada 16 permasalahan mendasar di Indonesia yang paling mendapatkan sorotan dari World Economic Forum WEF. Semua itu merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kinerja ASN, terutama para PPT yang menjadi panglima dalam birokrasi Indonesia.

Persoalan dimaksud antara lain korupsi menempati urutan pertama dengan skor mencapai 11,8. Disusul inefisiensi birokrasi pemerintah (9,3) dan keterbatasan infrastruktur (9,0). Selanjutnya adalah akses terhadap pembiayaan (8,6); inflasi (7,6); ketidakstabilan politik (6,5); etos kerja yang buruk (6,3); tarif pajak (6,1); keterbatasan sumber daya manusia terdidik (6,3); regulasi perpajakan (4,8), regulasi mata uang (4,6); ketidakstabilan pemerintah (4,1); kesehatan masyarakat miskin (4,0); pencurian (4,0); kurangnya inovasi (3,7), serta kebijakan perburuhan yang menghambat (3,7).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, mengatakan, sebagai panglima birokrasi PPT harus mampu memimpin dan menjadi teladan dan mampu mewujudkan kerja nyata sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

Dijelaskan, World Economic Forum (WEF) memangkas peringkat daya saing Indonesia tahun ini, dari posisi ke-37 pada tahun lalu menjadi ke-41. Dalam Laporan Indeks Daya Saing WEF 2016-2017, posisi Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (34), Malaysia (25), dan Singapura (2). Namun, Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Filipina (57), Vietnam (60), dan Laos (93). Meski skornya tetap (4,52), posisi Indonesia menurun empat level setelah disalip sejumlah negara.

Setidaknya ada 12 indikator yang menjadi penilaian WEF, yakni kualitas institusi, infrastruktur, kondisi makroekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, penerapan teknologi, ukuran pasar, dan kecanggihan bisnis.

Terkait lingkungan ekonomi makro, Indonesia bertengger di posisi ke-30. Sedangkan untuk kategori inovasi, Indonesia masih berkutat di posisi ke-31 dari 138 negara yang disurvei. Perbaikan signifikan terjadi dalam hal pengembangan sektor keuangan, di mana posisi Indonesia naik tujuh level menjadi ke-42. Namun, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia masih tergolong rendah, yakni di posisi ke-100 atau anjlok 20 level dibandingkan tahun lalu.

Selanjutnya, untuk efisiensi pasar tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-108. Sementara untuk pemanfaatan teknologi, peringkat Indonesia turun enam peringkat menjadi ke-91. Sebab, penetrasi investasi di sektor informasi dan komunikasi masih rendah, di mana hanya seperlima dari populasi menggunakan internet dan hanya ada satu koneksi broadband untuk setiap 100 orang.

Menteri Asman Abnur mengatakan, upaya reformasi sebenarnya telah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki iklim berusaha. Komitmen untuk mencapai cita-cita tersebut harus kita bangun bersama.

“Saya yakin dan percaya dengan penghargaan yang diberikan pemerintah akan memberikan dorongan kepada para PPT untuk terus bangkit guna bersaing membangun Indonesia yang maju dan sejahtera,” kata Menteri Asman Abnur saat Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk tahap pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017 di Kantor LAN Jakarta (28/12).