MONITOR, Medan – Badan Pengawasan Pemilihan Umum mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada pada 2018 maupun Pemilu 2019 mendatang.
Hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres 2014 kemarin pelanggaran yang paling mendasar adalah politik uang atau money politic.
Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo usai rapat koordinasi stakeholder evaluasi pengawasan pemilu untuk rekomendasi Pemilu 2019 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Minggu (24/12).
"Tentu kedepannya ini akan menjadi perhatian utama, bahkan sanksi bagi calon yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi sebagai peserta, baik itu pelaksanaan Pilkada serentak di 2018 maupun Pileg serta Pilpres," kata Ratna.
Selain pemangku Pemilu seperti Bawaslu, Panwaslu dan KPUD seluruh Sumut, kegiatan ini juga dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan, pihak akademisi dan elemen masyarakat serta mahasiswa. Mereka semua diharapkan mampu mengantisipasi adanya permainan politik uang.
Dewi juga memaparkan permasalahan politik uang ini selalu menjadi masalah utama dalam setiap pemilihan. Meskipun telah ada regulasi pengaturan dana kampanye dan pengadaan APK oleh KPU, namun untuk keinginan memperoleh kemenangan melalui suara terbanyak saat pemilihan menjadi penyebab tumbuh subur adanya praktik politik uang.
Masyarakat selalu menjadi objek terutama pada daerah kantong kemiskinan. Persiapan kedepannya, Bawaslu khusus baik di provinsi, kabupaten dan kota melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum, unsur pemerintah dan masyarakat turun langsung dalam pengawasan dan sosialisasi.
Selain masalah politik uang, Dewi juga menuturkan perlu diperhatikan adanya dugaan keterlibatan dari aparatur sipil negara (ASN) dan pemakaian aset pemerintah pada saat incumbent maju pada pilkada.