Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Indonesia Siap Swasembada Pangan ke Timor Leste

MONITOR Jakarta –&nbsp Pemerintah Indonesia mengaku siap untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara tetangga, sebut saja Timor Leste. Upaya ini akan dilakukan, mengingat produksi swasembada daging ayam, telur, DOC yang selama ini dilakukan Indonesia mengalami surplus.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita sangat yakin, Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini.

Ia lantas menjelaskan, ayam hidup yang akan diekspor dari Indonesia adalah ayam yang berasal dari peternakan (unit usaha) yang telah menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) dan telah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas penyakit AI (Avian Influenza) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

“Demikian pula produk unggas yang akan diekspor, juga telah mendapatkan dukungan jaminan kemanan pangan  berupa Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan," ujarnya saat bertemu Direktur Jenderal Peternakan Republic Demokrate of Timor Leste (RDTL), Joanita Dakosta Jong.

Dalam hal ini, Timor Leste memahami sistem kompartementalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dan sepakat untuk segera melakukan risk assessment (on site audit) pada unit usaha yang menghasilkan produk unggas. Komoditas unggas yang akan dinilai yaitu anak ayam DOC dan produk olahan berupa daging karkas atau produk olahan lainnya.

Timor Leste juga akan melakukan Import Risk Analysis (IRA) ke farm, unit pengolahan daging di Serang, farm dan unit pengolahan daging ayam di Surabaya dan DOC (Day Old Chicken) FS  (Final Sotck) di Kupang pada minggu ke 3 Januari 2018. 

Untuk tahap awal Timor Leste akan fokus pada unit usaha Charoen Phokphand Indonesia (CPI). Pelaksanaan audit akan dilakukan secara Government to Government (G to G). 

“Ditjen PKH akan menyiapkan unit usaha sesuai yang dipersyaratkan oleh pihak RDTL," kata I Ketut Diarmita. 

“Hasil audit ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk harmonisasi peraturan di RDTL, sehingga akan membuka importasi unggas dan produk unggas dari Negara Indonesia," ungkapnya.

Kerjasama "Joint Surveillance"

Dalam rangka pengembangan border market terkait dengan aspek kesehatan hewan, Indonesia menyambut baik keinginan pihak RDTL untuk rencana pelaksanaan joint surveillance terhadap penyakit hewan tertentu di RDTL, khususnya di daerah cross border. 

“Ditjen PKH akan mengkordinasikan dengan BBVet Denpasar untuk pelaksanaan join surveillance penyakit hewan dengan Timor Leste," ungkap I Ketut Diarmita.

Menurutnya, Technical Agreement (TA) yang telah disusun oleh Indonesia dan Timor Leste, pada prinspinya telah disepakati kedua belah pihak. Namun penandatanganannya akan dilakukan setelah ada penambahan aspek kerjasama joint surveillance di dalam naskah Technical Agreement (TA) dan Tim audit Timor Leste melakukan tinjauan ke lokasi farm dan unit pengolahan daging ayam. 

“Rencana pelaksanaan penandatanganan naskah TA akan dilakukan setelah pelaksanaan Audit Risk Analysis yang akan dilakukan oleh pihak RDTL ke Indonesia," terangnya.

Recent Posts

40 Guru Madrasah Dapat Beasiswa S1, STAI Syekh Manshur Apresiasi Program Madrasah Gemilang

MONITOR, Pandeglang - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur Pandeglang mengapresiasi Program Beasiswa Madrasah…

16 jam yang lalu

Kemenhaj Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Uzbekistan Lewat Wisata Religi

MONITOR, Tashkent - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia…

18 jam yang lalu

Wakili Megawati Hadiri HUT Demokrat, Rokhmin Dahuri: Persatuan Nasional di Atas Kompetisi Politik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

19 jam yang lalu

Bansos Bukan untuk Judol, SDM PKH Lumajang Perkuat Edukasi PKM

MONITOR, Lumajang - Upaya mencegah judi online (judol) menyasar keluarga penerima manfaat terus diperkuat hingga…

20 jam yang lalu

LPDB Koperasi Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum untuk Jaga Dana Bergulir

MONITOR, Bandung - LPDB Koperasi terus memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan mitigasi risiko dalam…

22 jam yang lalu

Perkuat Tata Kelola Investasi, Pemerintah Integrasikan Perizinan TKA

MONITOR, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola investasi dengan mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing…

22 jam yang lalu