Cerita Mendagri soal permintaan Pemekaran Daerah yang tak habis-habis

MONITOR Jakarta – Gairah pemekaran di sejumlah daerah di tanah air tak pernah padam. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, isu tersebut semakin mencuat meskipun pemerintah secara tegas telah melakukan moratorium pemekaran daerah.

Bahkan mirisnya, Tjahjo mengungkapkan saat ini pihaknya sudah mengantongi sekitar tiga ratusan lebih daerah yang ingin mekar. "Ini menunjukan, masih banyak yang ingin memekarkan daerah. Padahal, memekarkan daerah itu tak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan," ujar Tjahjo di Jakarta.

Hal yang dipersiapkan untuk pemekaran tidak hanya kesiapan anggaran, tapi masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya juga harus dipertimbangkan secara matang, terutama masalah geografi.

"Sekarang saja, sebuah kabupaten, ada ingin jadi dua kabupaten yang satu cukup dua kecamatan yang satu tiga kecamatan. Kadar kewajibannya maunya sama dengan kota kabupaten yang jumlah penduduknya diatas 2,5 juta," kata dia. 

Tjahjo mencontohkan, di NTT, ada yang ingin ada satu provinsi lagi. Jadi NTT diusulkan dipecah jadi dua provinsi. Dan itu, tak hanya NTT, usulan pembentukan provinsi baru juga sayang dari Cirebon, Sukabumi, Bogor, Kepulauan Buton, Nias dan, Tapanuli Selatan. Semuanya ingin jadi provinsi. 

Padahal pemekaran yang sudah dimulai 1999 sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Belum lagi dari konflik-konflik kecil untuk menentukan ibukota," katanya.