MONITOR, Jakarta – Kementerian Kesehatan memilih untuk mengambil aksi dari hulu terkait dengan gerakan antirokok, ketimbang menjustifikasi bahwa penderita penyakit paru diakibatkan aktivitas merokok.
Demikian disampaikan Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengusung tema "Kupas Tuntas Layanan JKN", di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (7/12), saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait usulan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) agar penerima PBI KPM yang merokok tidak mendapatkan kemudahan dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Harus diakui bahwa hal ini tidak mudah. Kalau kita katakan seorang sakit paru, untuk memastikan itu disebabkann oleh rokok, ini tidak mudah. Dan membuktikan itu lebih sulit dan lebih mahal daripada men-judge seperti itu. Itulah sebabnya, Kemenks lebih memilih gerakan ke hulunya. Bagaimana membuat orang tidak meorokok itu lebih penting daripada menghukum orang merokok dan melakukan pembuktian bahwa penyakit itu disebabkan oleh rokok," katanya.
Sementara itu, Wakil Menkeu Mardiasmo mengungkapkan, tidak semua pajak rokok itu diperuntukan bagi JKN. Sebanyak, kata dia, 62,5% dikembalikan kepada pemerintah daerah utnuk bisa memproteksi warganya agar tidak merokok
MONITOR, Karawang - Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terus bergerak bersama BBPOPT,…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan menanggapi maraknya praktik judi online…
MONITOR, Jakarta - Tim riset Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Banyumas meraih medali Emas 3rd…
MONITOR, Jakarta - Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2024, aplikator penyedia…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota hari ini melakukan…
MONITOR, Jakarta - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mengecam keras Israel terkait temuan kuburan massal…