MONITOR Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah pagi ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK). Dalam kesempatan itu, Menko PMK Puan Maharani hadir sekaligus menandatangani nota kesepahaman tersebut dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Puan menyatakan, kerjasama tersebut merupakan implementasi dari program revolusi mental yang termaktub dalam butiran Nawacita yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK. Cucu proklamator Soekarno ini menambahkan, pemerintah membutuhkan dukungan dari civil society seperti Muhammadiyah.
"Saya memerlukan dukungan dari PP Muhammadiyah saat ini diwakili oleh Pak Haedar Nashir komitmen ini harus diimplementasikan secara konkrit," kata Puan Maharani di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jumat (24/11).
Lebih jauh Puan berharap, agar PP Muhammadiyah bisa membantu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang revolusi di dunia pendidikan. Untuk itu, kerja sama dan gotong royong sangat dibutuhkan bagi kepentingan pembangunan nasional.
"Pembangunan nasional dibutuhkan gotong royong, kerjasama dengan Muhammadiyah efek strategis untuk umat Islam," tukasnya.
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…