MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK. Kendati dirinya telah berpindah 'kantor', namun status Novanto selaku Ketua DPR masih belum bisa dicabut. Hal demikian diungkapkan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, status Ketua DPR baru bisa diberhentikan apabila pihak terkait sudah menjadi terdakwa. Namun jika ada laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik yang merupakan perkara baru, maka hal itu bisa dirapatkan dengan fraksi-fraksi di DPR RI.
“Hasil rapat konsultasi itulah yang akan menjadi pertimbangan dari MKD,” ujar Dasco kepada wartawan.
Disinggung mengenai upaya penggeledahan yang akan dilakukan KPK, Dasco mengatakan apabila KPK ingin melakukannya kepada Anggota DPR, maka selalu berkoordinasi dengan MKD.
“Sejauh prosedurnya benar, kita tidak pernah mempersulit,” tandasnya.
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…