MONITOR, Jakarta – Ditahannya ketua umum partai Golkar Setya Novanto di tahanan KPK telah membuka babak baru percaturan politik nasional. Partai Golkar tidak bisa tidak akan dipaksa untuk merespon peristiwa memalukan tersebut, apakah akan bertahan ditengah badai kebencian dan makian publik atau mengambil langkah politik cantik, demi kebaikan partai dan menunjukan tanggungjawab moral kepada rakyat. Dalam pada itu, saran untuk mengganti ketua umum tanpa menunggu keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap disampaikan banyak pihak baik dari internal Golkar maupun dari pihak eksternal. Yang menjadi dasar untuk pergantian mendesak ketua umum itu adalah pertimbangan moral dan kepentingan administrasi pemilu.
Pengamat politik dari Kantor Lembaga Survey Stratakindo Octarina Soebardjo menilai, langkah Golkar yang lambat menghadapi kasus korupsi Setya Novanto akan menggerus elektabilitasnya. Ekspresi kekesalan publik tak dapat disembunyikan dari drama politik seminggu terakhir. Saat yang sama identifikasi Golkar dengan Novanto terlihat amat kuat sehingga apapun tindakan yang dianggap publik menghindari upaya penegakkan hukum akan berdampak pada partai. Semakin Novanto melawan, semakin Golkar terdesak. “Ini matematika politik dasar. Jadi, kalau Golkar lamban atau bahkan membiarkan kasus ini berlarut dengan misalnya tetap mempertahankan Novanto sampai inkracht, siap-siap saja menanggung risiko politiknya,” ujarnya dalam diskusi “Nasib Pilkada Jabar Setelah Novanto Ditahan” yang digelar di Depok, Jawa Barat, hari ini, (20/11).
Ocktarina menambahkan, lazimnya secara politik Golkar segera mengganti ketua umumnya, memakai PLT atau sebutan lain hanya akan membuat urusan jadi ribet dalam administrasi pilkada serentak 2018 dan pemilu raya 2019. Saat yang sama, Golkar juga sebaiknya meninjau kembali keputusannya terkait pengusungan calon kepala daerah yang diusung dalam pilkada serentak 2018. Octarina menyebut Jawa Barat bisa jadi contoh, Golkar meninjau keputusan mengusung Ridwan Kamil dan kembali mengusung kadernya sendiri yakni ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. “Ini masukan rasional saja dari sisi elektoral. Dalam temuan survei kami, dukungan pada DM ini meningkat terus, posisinya sudah ada di peringkat kedua dibawah RK. DM ini menyalip Demiz tanpa ampun dan semakin mendekati RK. Saat yang sama dukungan ke Golkar justru menurun,” ujarnya.
Octarina menutup penjelasannya dengan menyarankan pentingnya Golkar melakukan konsolidasi di basis-basis suaranya. Jawa Barat sesungguhnya merupakan basis potensial suara Golkar. Menurutnya, sangat penting untuk memerhatikan aspek soliditas dan aspirasi internal kader di daerah ini.