MONITOR, Jakarta – Pemerintah harus bijak dalam menentukan besaran anggaran di sektor pembangunan infrastruktur. Hal itu, menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno harus diketahui seluruh anggota DPR RI.
Selain anggota DPR, Eddy menyatakan pemerintah juga harus mengetahui rincian detail anggaran tersebut. "Jangan sampai pemerintah ini yang memiliki kendali kebijakan malah tidak tahu, dalam hal ini Menteri Keuangan," ujar Eddy dalam kegiatan 'Ngopi Bareng dari Sebrang Istana' di Jakarta, Rabu (15/11) kemarin.
Eddy menambahkan, Menkeu pun harus bisa mengendalikan anggaran dana untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Menurutnya, apabila ada proyek yang tidak bersifat mendesak, maka hal itu bisa ditunda.
"Karena yang paling mengetahui ini Ibu Menteri (Sri Mulyani), maka apabila ada proyek yang kurang bersifat mendesak atau di bawah skala prioritas pemerintah, ini bisa dilakukan penundaan anggaran," terang Eddy.
Hal itu, dikatakan Eddy, harus dipikirkan secara realistis. Ia pun meminta Menkeu lebih tegas dalam menentukan besaran anggaran dalam setiap proyek pembangunan pemerintah. "Ibu Menteri harus lebih tegas dan berani lagi," imbuhnya menekankan.
MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…