Categories: NASIONALPOLITIK

PAN: Proyek Di Bawah Skala Prioritas Harus Ditunda

MONITOR, Jakarta – Pemerintah harus bijak dalam menentukan besaran anggaran di sektor pembangunan infrastruktur. Hal itu, menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno harus diketahui seluruh anggota DPR RI.

Selain anggota DPR, Eddy menyatakan pemerintah juga harus mengetahui rincian detail anggaran tersebut. "Jangan sampai pemerintah ini yang memiliki kendali kebijakan malah tidak tahu, dalam hal ini Menteri Keuangan," ujar Eddy dalam kegiatan 'Ngopi Bareng dari Sebrang Istana' di Jakarta, Rabu (15/11) kemarin.

Eddy menambahkan, Menkeu pun harus bisa mengendalikan anggaran dana untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Menurutnya, apabila ada proyek yang tidak bersifat mendesak, maka hal itu bisa ditunda.

"Karena yang paling mengetahui ini Ibu Menteri (Sri Mulyani), maka apabila ada proyek yang kurang bersifat mendesak atau di bawah skala prioritas pemerintah, ini bisa dilakukan penundaan anggaran," terang Eddy.

Hal itu, dikatakan Eddy, harus dipikirkan secara realistis. Ia pun meminta Menkeu lebih tegas dalam menentukan besaran anggaran dalam setiap proyek pembangunan pemerintah. "Ibu Menteri harus lebih tegas dan berani lagi," imbuhnya menekankan.

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

6 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

16 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

16 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

17 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu