Soal Pergantian Panglima TNI, Presiden Tak Perlu Didesak

MONITOR, Jakarta – Belakangan, desakan demi desakan muncul dari para pengamat agar Peresiden RI Joko Widodo segera menentukan calon Panglima TNI baru,  lantaran Jendral Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, dirinya memaklumi adanya desakan mengingat proses pemilihan Panglima TNI yang panjang.  Namun, ia juga meyakini Presiden lebih mengetahui momentum kapan ia harus menentukan calon.

"Bila merujuk UU TNI pasal 13 ayat 4, ya calon penggantinya adalah salah satu dari tiga Kepala Staf Angkatan, kan tidak jauh-jauh (mencari-red). Kecualinya Presiden ada kandidat lain, yang prosesnya harus menjadi Kepala Staf Angkatan walaupun hanya 1 hari saja. Saya rasa Presiden tidak perlu didesak-desak, beliau lebih paham momentum nya, karena kan Panglima TNI itu dibawah komando beliau," kata Bobby saat dihubungi MONITOR, Senin (13/11).

Dalam desakan pengamat yang muncul  beberapa hari terakhir diantaranya menyebut Presiden harus sesegera mungkin menentukan calon Panglima lantaran Jendral Gatot dinilai kerap terjebak dalam isu politik. Terkait itu, Politisi Golkar ini mempertanyakan pendapat yang demikian, menurutnya sejauh tugas dan kewajiban Panglima TNI dilaksanakan sesuai Undang-Undang, maka Presiden tidak perlu didesak segera menentukan calon atau pengganti.

"Saya ga paham isu politik mana yg membuat Panglima terjebak? Apakah ada pelanggaran atas tugas dan kewajibannya yang diatur dalam pasal 15  UU 34 tahun 2004? Jangan lah seperti ada TNI 'phobia' pada era reformasi sekarang, segala hal tentang kebijakan pertahanan selalu dikeritik terus. Presiden lebih paham lah, tidak perlu didesak-desak," tegas Bobby.

"Apalagi sampai memaksa Presiden memilih dari Angkatan tertentu, beliau pasti punya pertimbangan sendiri, buktinya pilihan ke Jendral Gatot dulu mementahkan semua spekulasi soal 'jatah-jatah'an Angkatan," pungkasnya.