Categories: HUKUMNASIONAL

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Papua dan Sejarah Berdirinya

MONITOR, Jakarta – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua akhir-akhir ini semakin berani melakukan aksinya. Baru-baru ini mereka menyadera warga yang ada di dua Desa di Kecamatan Tambagapura, Kabupaten Mimika, Paupa. Bahkan, mereka tak segan menganiaya sandera dengan dalih warga telah bekerjasama dengan TNI dan Polri. 

Komandan Lapangan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut polisi KKB Kodap III Mimika, Gusby Waker mengaku pihaknya menyadera ratusan warga pendatang dan warga lokal Papua. Mereka menahan warga keluar dari kampung.

"Kita melarang mayarakat untuk keluar dari kampung sudah satu bulan, semuanya saat ini masih sehat," kata Gusby seperti dilansir tribunnews.com

Diakui Gusby, pihaknya mengaku tak segan menganiaya sandera yang melakukan kerjasama dengan TNI dan Polri. "Itu masyarakat kami anaiaya, karena mereka kerjasama dengan TNI dan Polri, sehingga kita berikan hukuman," papar Gusby.

Sejarah Berdirinya OPM

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.(orde baru). Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan warga asli serta eksploitasi alam bumi Papua yang membabi buta semakin menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat mesti serius mengatasi ini, bukan hanya dengan upaya pendekatan militer, akan lebih baik bila dikedepankan upaya diplomatis dan pendekatan perhatian kesejahteraan para warga asili Papua yang masih banyak yang belum tersentuh dari hiruk pikuknya pembangunan

Bagaimanakah sisi kehidupan mereka dalam melakukan kegiatannya, berikut kita bisa lihat aktifitas mereka sehari hari di hutan dan pedalaman Papua dalam upaya gerilya mewujudkan keinginan mereka membuat negara sendiri terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia 

Recent Posts

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

37 menit yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

7 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

12 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

12 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

13 jam yang lalu