Rotasi Panglima TNI Jangan Dibawa-bawa ke Politik

MONITOR, Jakarta – Dalam beberapa pekan terakhir, desakan demi desakan muncul dari sejumlah pengamat kepada Presiden Joko Widodo tentang percepatan penentuan nama-nama calon pengganti Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Desakan-desakan tersebut juga disertai saran agar Presiden menentukan calon Panglima TNI yang memiliki rekam jejak baik, termasuk mampu menjaga netralitas TNI hingga calon yang tidak memiliki hasrat politik.

Turut menanggapi isu yang kian santer tersebut, Pengamat politik dari kantor Konsepindo Research & Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman mengatakan, mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan politik sama saja menyeret TNI ke politik.

Padahal, Undang-Undang TNI telah membatasi aktivitas TNI dalam panggung politik, misalnya pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, didalamnya telah menegaskan larangan bagi prajurit TNI aktif untuk berpolitik praktis, bahkan Pasal 39 UU TNI menegaskan, prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan dipilih menjadi anggota legislatif atau jabatan politis lainnya.

"Iya, memang menarik membincangkan pergantian panglima TNI, tetapi sebenarnya dengan UU TNI sudah jelas sekali bahwa TNI tak lagi bisa berpolitik praktis. Jadi meramaikan pergantian panglima dari sudut pandang politis sama saja seperti menyeret TNI ke politik," demikian tegas Veri saat dihubungi MONITOR, Senin (13/11).

Terlepas dari desakan agar Presiden mencari kandidat Panglima yang tak memiliki hasrat politik, saran terkait rotasi pucuk kepemimpinan di tubuh TNI pun datang dari Direktur Eksekutif Institute Demokrasi, Anton Aliabbas. Menurutnya Panglima TNI kedepan dapat berasal dari 3 Angkatan.

"Presiden Jokowi sebaiknya kembali mendukung proses pergantian Panglima TNI secara bergiliran. Pola rotasi jabatan Panglima TNI akan semakin menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI. Rasa setara ini akan menjadikan aspek kesatuan antarmatra lebih baik," katanya dalam siaran pers yang diterima MONITOR, Sabtu lalu.

Dalam siaran pers tersebut, Anton juga membahas pentingnya Presiden mencari calon Panglima TNI yang mampu menjaga jarak dengan politik praktis, mengingat tahun 2018 adalah tahun politik, dimana TNI saat itu harus mampu mengawal pilkada serentak hingga pilpres 2019 dengan profesionalisme militer sesuai UU TNI.

Lebih jauh lagi, komentar datang dari Ketua SETARA Institute, Hendardi. Ia menyarankan agar Presiden tidak lagi bertaruh dengan gaya kepemimpinan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang dinilai kerap terjebak dalam isu politik nasional.

"Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak Presiden. Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi," katanya dalam siaran pers.