MONITOR, Jakarta – Momentum peringatan sumpah pemuda dan hari pahlawan mestinya meneguhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun saat ini, bahasa Indonesia kian tergerus zaman. Padahal, konstitusi dan UU telah mengaturnya.
Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah. Anang mengaku prihatin dengan penggunaan bahasa Indonesia 'kekinian'. Padahal bahasa telah diamanatkan di konstitusi dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bahasa.
"Kontekstualisasi makna sumpah pemuda dan hari pahlawan salah satunya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hari ini, kita saksikan bahasa Indonesia dicampur-aduk dengan bahasa-bahasa asing. Bahasa Indonesia lambat laun tergerus dengan globalsiasi," keluh Anang di Jakarta, Senin (13/11).
Musisi asal Jember ini mencontohkan, penggunaan istilah yang belakangan populer di masyarakat seperti "zaman now" yang juga tak luput digunakan oleh para pejabat negara. Ia memahami bila penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan dengan kelompok generasi millenial.
"Yang jadi soal, istilah itu muncul di forum resmi yang mewajibkan dengan penggunaan bahasa Indonesia," sebut Anang.
Anang mengatakan keberadaan bahasa merupakan hal elementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, globalisasi tidak menjadi alasan untuk mengenyampingkan bahasa. "Bahasa adalah jati diri bangsa, tidak boleh tergerus oleh globalisasi," tandas Anang.
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…
MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…