Presiden Jokowi Disarankan Segera Rotasi Panglima TNI

MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya segera melakukan rotasi terhadap Panglima TNI. Rotasi tersebut penting dilakukan lantaran posisi Panglima TNI saat ini menjelang masa pensiun.

"Maret 2018 kan Panglima TNI pensiun. Sudah saatnya sekarang dilakukan rotasi. Rotasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran di tubuh TNI," kata Ngasiman Djoyonegoro, Senin (13/11/2017).

Selain untuk penyegaran, pergantian Panglima TNI, menurut Simon–panggilan akrab Ngasiman Djoyonegoro–juga sebagai upaya menggenjot agenda-agenda strategis Presiden supaya mampu terlaksana sesuai target. Salah satu agenda strategis itu misalnya soal poros maritim. 

"Kita semua kan tahu, agenda strategis Presiden sekarang poros maritim. Rotasi pimpinan TNI juga bagian upaya mewujudkan agenda itu," tambah Simon yang juga penulis buku "TNI & Ancaman Baru Dunia Pertahanan (2015)" itu.

Atas dasar itulah, dalam pandangan Simon, rotasi Panglima TNI sebaiknya diberikan kepada Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Sebab, mengacu Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Panglima TNI sebaiknya dijabat bergantian dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan. 

"Pergantian tiap-tiap angkatan penting untuk mewujudkan amanah reformasi dan profesionalisme di tubuh TNI," jelas Simon.

Meski begitu, dari sisi momentum, Simon berpandangan bahwa Angkatan Udara saat ini memiliki momentum lebih tepat untuk menahkodai TNI. Dengan dipegang Angkatan Udara, diharapkan cita-cita Jokowi untuk memperkuat poros maritim dapat terlaksana dengan maksimal.

"Dari sisi momentum, nahkoda TNI sekarang lebih tepat diberikan kepada Matra Udara. Ini untuk memperkuat poros maritim dunia. Apalagi Matra Darat kan sudah dua kali menjabat," terang Kandidat Doktor Manajemen Stratejik Universitas Brawijaya Malang itu.

Namun demikian, Simon menuturkan untuk memperkuat visi kemaritiman Jokowi-JK, tiga kekuatan yakni Matra Laut, Matra Udara dan Matra Darat harus bersinergi. "Meskipun nantinya dipegang Angkatan Udara. Namun visi kemaritiman Jokowi harus diperkuat melalui sinergi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Darat. Semua harus bersinergi," tuturnya.

Selain itu, dalam pandangan Simon, untuk menopang terwujudnya poros martim, maka sistem pertahanan kepulauan mutlak dimaksimalkan. "Sebagai negara kepulauan yang membentang sepanjang 3,5 juta mil, serta memiliki tak kurang dari 17.000 pulau, maka cita-cita poros maritim perlu didukung sistem pertahanan kepulauan yang kuat," ujar Simon.

Karena itu, Simon berpesan kepada Panglima TNI yang baru nantinya supaya punya konsen memperhatikan keadaan pulau-pulau terluar yang menjadi titik pangkal batas wilayah, pengelolaan, dan pengawasan di wilayah tersebut serta memperhatikan keamanannya.

"Poros maritim akan sulit terwujud manakala pulau-pulau terluar tidak mampu dikelola secara maksimal dan dijaga keamanannya. Inilah tugas dan tantangan Panglima TNI baru nantinya," tutup Simon.