Indonesia Tekankan Konektivitas, Pemberdayaan Petani dan Nelayan serta UMKM

MONITOR, Da Nang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarisbawahi beberapa hal prinsip-prinsip, yakni globalisasi itu harus inklusif dan perlu mengambil langkah-langkah agar masyarakat juga disiapkan untuk menghadapi era digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri luar Negeri AM Fachir di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11) usai mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kegiatan APEC. 

Terkait dengan agenda APEC, Wamenlu sampaikan seperti dimaklumi bahwa Indonesia sebagai ketua pada waktu di Bogor 1994 dan berhasil menginisiasi Bogor Goals 2020.

“Dan karena itu menjadi komitmen kita juga agar yang belum selesai itu diselesaikan, antara lain mengenai kemudahan-kemudahan untuk perdagangan dan investasi,” lanjut Wamenlu.

Secara khusus, lanjut Wamenlu,  kemudian ada penekanan-penekanan untuk ke depan yang disampaikan oleh Presiden, antara lain adalah mengenai infrastruktur dan konektivitas maritim, kelautan, kemudian fasilitasi perluasan akses pasar buat produk-produk pembangunan yang tentu saja berkontribusi pada kesejahteraan rakyat serta deregulasi.

“Terkait hasil-hasil KTT sendiri secara para leaders itu menyepakati sebuah dokumen yang disebut Deklarasi Da Nang dan seperti yang saya sebutkan tadi dokumen ini cukup solid mengapresiasi capaian-capaian APEC saat ini,” tambah AM Fachir, seperti dilansir setkab.go.id.

Pada saat yang sama juga, lanjut Fachir,  forward looking sifatnya melihat ke depan dan antara lain adalah tetap memegang teguh prinsip yang disebut free and open regionalism.

Ia juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi mendorong tercapainya Bogor Goals 2020, tetap mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan WTO dan tahun ini menampilkan topik inklusif.

“Dan untuk ke depannya para pemimpin juga membentuk APEC Vision Group untuk membantu menyusun visi baru setelah 2020 atau pasca APEC pasca 2020. Nah ada beberapa yang secara khusus kita perjuangkan dan masuk di dalam dokumen ini antara lain adalah sebagai negara maritim tentu kita ingin agar dampak negatif dari IUU fishing itu ditangani dengan baik,” ujar Wamenlu.

Lebih lanjut, Ia sampaikan bahwa informasi juga pembangunan konektivitas di daerah-daerah terpencil, terus pemberdayaan petani dan nelayan untuk ketahanan pangan dan tidak kalah pentingnya adalah internasionalisasi UMKM.

“Artinya bagaimana UMKM dapat didukung, sehingga mempunyai kapasitas bisa juga mendapatkan katakanlah akses ke pasar internasional. Itu beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan tentu saja tadi sudah disampaikan ada pertemuan bilateral tadi pagi sudah ada dengan Australia,” tambah Fachir.

Sebelumnya, menurut Wamenlu, sempat juga secara full aside Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri PNG, sebagai ketua atau tuan rumah APEC tahun depan, dan secara gamblang menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Keketuaan PNG pada APEC tahun depan.

“Dukungan itu ditampilkan baik secara substansi maupun juga dukungan-dukungan yang sifatnya administratif, keprotokolan, pengamanan, dan lain sebagainya,” pungkas Wamenlu