Pemerintah Disarankan Bentuk Gugus Tugas Khusus untuk Tangani KKB Papua

MONITOR, Jakarta – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin memperlihatkan kekuatannya. Itu setelah kelompok tersebut "menyandera" dua desa diwilayah tersebut.

Anggota Komisi  I DPR RI, Sukamta mengatakan untuk menangani persoalan tersebut pemerintah perlu gugus tugas khusus di Papua. "Kita ingin persoalan Papua dilihat secara holistik, dan diselesaikan secara tuntas, tidak parsial. Oleh karena itu, untuk jangka panjangnya, kita meminta agar pemerintah membentuk gugus tugas khusus Papua yang memiliki tugas tidak hanya menyelesaikan persoalan Papua di dalam negeri tetapi juga mendukung upaya diplomasi di luar negeri." terang Sukamta melalui siaran tertulis yang diterima Monitor, Jumat (10/11).

Sekretaris Fraksi PKS tersebu menegaskan bahwa di dalam negeri pendekatan keamanan penting dilakukan secara sistematis. Tim gabungan TNI dan Polri musti bekerja secara cermat, apalagi warga sudah menjadi sandera. Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kisah sukses merangkul tokoh separatis di Aceh perlu juga dilibatkan. 

Namun yang tidak kalah penting, diperlukan adanya pendekatan kesejahteraan. Tidak hanya dengan menggelontorkan dana yang besar dengan otonomi khusus. Tapi juga bagaimana agar dana yang besar bisa tepat sasaran serta pembangunan harus berbasis budaya masyarakat setempat.

''Jangan sampai upaya pembangunan menimbulkan ketegangan budaya di masyarakat. Kita ingin masyarakat Papua makin puas dengan pembangunan sehingga makin kokoh ikatan terhadap NKRI,'' kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. 

Terkait upaya diplomasi gugus tugas dengan dunia internasional, Sukamta menjelaskan, persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas. Ada negara yang mendukung Indonesia dan pada yang bersamaan ada juga yang amat kritis. Negara besar hingga negara kecil memiliki kepentingan sendiri terhadap Papua. Itu harus diselesaikan dengan cara tersendiri. 

''Duta besar RI di luar negeri yang punya irisan soal Papua, diharapkan untuk bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri menyelesaikan persoalan di satu negara,'' ujarnya.