Banyak Polemik di Liga Satu, Menpora Minta Klarifikasi PSSI

MONITOR, Jakarta – Ingin terus melakukan pembenahan tata kelola yang baik untuk sepakbola Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi tertanggal 9 November 2017 mengeluarkan surat surat nomor 11.9.1/Menpora/XI/2017 perihal Permintaan Klarifikasi dan Laporan Terhadap Penyelenggaraan Liga 1 dan 2 kepada PSSI. Pada surat tersebut terdapat 4 poin yang diminta Menpora.

Ke 4 poin tersebut yakni; Pertama, PSSI harus melaksanakan seluruh laga akhir (baik Liga 1 maupun laga terakhir setiap grup di 8 Besar Liga 2) serentak dalam waktu yang bersamaan. Kedua, Harus menayangkan secara live dan atau streaming atas seluruh laga yang akan menentukan juara dan degradasi. Ketiga, tidak ada lagi melakukan perubahan-perubahan sanksi atau hukuman atau low of the game secara tiba-tiba/mendadak dan cendrung tidak konsisten, karena berpotensi mencederai kepercayaan publik pada kualitas kompetisi yang diadakan oleh PSSI atau PT LIB. Dan Keempat, PSSI menyampaikan laporan secara lengkap kepada Pemerintah sesegera mungkin usai selesainya kompetisi Liga 1 dan Liga 2. 

Menpora sendiri mengeluarkan surat tersebut berdasarkan berbagai informasi yang didapat dari berbagai kalangan masyarakat dan pecinta bola di Indonesia. "Meskipun kami bisa memahami tingkat kesulitan yang dihadapi PSSI dan PT LIB. Namun demikian sangat disayangkan banyak kontroversi yang sesungguhnya tidak perlu terjadi dan atau dapat diminimalisasi, mengingat harapan Pemerintah, FIFA, AFC dan Masyarakat umum demikian tingginya pada pengurus PSSI saat ini," tulis Menpora dalam surat tersebut.

Kompetisi Liga 1 belakangan menjadi kontroversi setelah Komdis PSSI mengeluarkan hukuman untuk Mitra Kukar dan memberi kemenangan untuk Bhayangkara FC. Keputusan itu membuat Bhayangkara FC semakin dekat dengan gelar juara Liga 1. Bhayangkara FC kemudian secara matematis memastikan gelar juara Liga 1 2017 setelah mengalahkan Madura United, Rabu (8/11). Sementara gelaran delapan besar Liga 2 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, terancam batal terkait izin.