Tujuh Masukan untuk Perbaikan Haji di Tahun Mendatang

MONITOR, Jakarta – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemenag Nur Syam memberikan tujuh masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun depan.

Pertama, kata Nur Syam, perlunya ketegasan dalam menyikapi jemaah furada (non kuota) yang menempati maktab Indonesia. "Ini sangat mengganggu ketersediaan fasilitas dasar, sepeti toilet dan air. Kita harus berkirim surat komplain, jangan sampai keluguan dan kebaikan jemaah haji kita, ditradisikan untuk dimanfaatkan pihak Arab untuk menempatkan jemaah furada di tenda-tenda kita," ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Kemenag.

Lalu catatan kedua, kata dia, menerapkan gelang ber chip atau GPS pada tahun depan. Gelang ini diperlukan untuk memudahkan pemantauan keberadaan jemaah haji Indonesia. "Jadi saat kesasar atau pisah dengan rombongannya, bisa langsung ditemukan," terangnya.

Hal ketiga yang menjadi catatan rekomendasi Nur Syam adalah perlunya bank data penyelenggaraan ibadah haji. Dengan itu, Ditjen PHU diharapkan dapat menyajikan perbandingan data penyelenggaraan haji antar tahun dalam berbagai perspektif.

"Catatan keempat, menyamakan persepsi terkait istitha'ah kesehatan, antara Kemenkes dengan Kemenag, utamanya menyangku definisi dan ukuran,” tandasnya. 

Pendataan jamaah yang gagal berangkat menjadi catatan kelima Nur Syam. Menurutnya, pendataan itu penting dilakukan secara cepat agar serapan kuota bisa lebih maksimal. “Jangan 10 hari waktunya, mungkin bisa 5 hari,” imbuh Nur Syam. 

"Ke-6 adalah perlunya perencanaan dan penganggaran operasional haji yang tepat, sedang catatan ke-7 adalah pentingnya meningkatkan fasilitas standar layanan jemaah," imbuhnya.

Rakernas Evaluasi ini mengangkat tema "Untuk Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik". Tampak hadir, seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia, Kabid Haji di Kanwil, UPT Asrama haji, pejabat eselon II dan III Ditjen PHU, Dubes RI di Saudi, KJRI Jeddah, serta staf teknis Kantor Urusan Haji (KUH).