Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Mantan PM Malaysia Hina Suku Bugis, Ini Komentar JK

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad segera meminta maaf atas hinaan terhadap suku Bugis yang dilontarkannya dalam pidato kontroversial pada 14 Oktober 2017 lalu.

Pria yang akrab siapa JK itu mengaku  terkejut mengetahui pidato Mahathir yang memberikan pernyataan menghina terhadap rival politiknya dengan menyatakan bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah perompak karena berasal dari suku Bugis.

"Pertama sebagai orang Bugis saya protes dan terkejut. Maka, Mahathir harus minta maaf. Karena orang Bugis itu bukan hanya ada di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia," kata JK di Jakarta, Selasa (7/11).

JK menambahkan, Mahathir harus meralat pernyataannya tersebut karena dianggap melukai suku Bugis, dan tidak seharusnya pernyataan tersebut dilontarkan dalam pidato Mahathir dalam orasi politiknya di Lapangan Harapan, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Sabtu malam (14/10).

"Mahathir harus meralat, jangan dihubung-hubungkan (soal suku)," ujar JK, yang keturunan Bugis tersebut.

Dalam pidato politiknya beberapa waktu lalu Mahathir menyebutkan secara gamblang bahwa etnis keturunan Bugis sebagai pencuri dan penyamun. Setelah muncul pernyataan tersebut, ia mendapatkan berbagai reaksi dan kecaman terutama dari masyarakat keturunan Bugis.

Protes keras disampaikan oleh Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu Malaysia (PPRBMM) di hadapan Yayasan Kepemimpinan Perdana pada 18 oktober 2017, akibat pernyataan Mahathir tersebut.

Mereka mendesak Mahathir memohon maaf dan menarik balik pernyataannya yang mengatakan Bugis sebagai lanun.

Recent Posts

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

15 jam yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

21 jam yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

2 hari yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

2 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

2 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

3 hari yang lalu