Era Digital, Komisi IX DPR Himbau Pemerintah Antisipasi Angka Pengangguran

MONITOR, Jakarta –  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menghimbau pemerintah untuk serius mengantisipasi perkembangan dunia digital. Mengingat, salah satu dampaknya adalah risiko meningkatnya angka pengangguran.

"Kita melihat bahwa banyak sekali toko-toko atau retail yang selama ini mempekerjakan banyak orang justru hari ini dirumahkan. Karena orang sekarang bisnisnya sudah lebih banyak menggunakan bisnis online," kata Saleh Daulay, di Jakara Senin (6/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai perubahan pola bisnis dari konvensional ke digital akan menyisakan sejumlah persoalan, salh saunya tenaga kerja yang selama ini dibutuhkan di tempat-tempat retail akhirnya terpaksa dirumahkan.

Conoh selanjutnya, sambung Saleh, perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan tiket dan traveling offline juga turut terampak.

seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga Agustus 2017 angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,04 juta orang.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IX ini menyarankan pemerintah segera mengatasi kenaikan angka pengangguran ini, apalagi menjelang pesta demokrasi yang akan datang.

"Semestinya memang pemerintah sejak 10-15 tahun yang lalu sudah memikirkan roadmap Indonesia dalam menyikapi perkembangan teknologi digital," kata Saleh. Ia menyatakan ada banyak masalah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak mampu untuk beradaptasi dan bersaing di era digital.

Menurut Saleh, persaingan di era digital telah melewati batas-batas teritorial negara. Penjualan produk barang dan jasa sudah lebih mudah dilakukan melalui teknologi digital. Produk yang baru saja diluncurkan di negara lain, dalam sekejap langsung dapat diketahui di Indonesia. Hal ini harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah.

Di sisi lain, Saleh mengatakan, bila bangsa Indonesia mampu beradaptasi di tengah persaingan teknologi digital, maka ada peluang sangat besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup.

Di dunia teknologi digital, tidak ada batas-batas jumlah orang yang bisa bekerja. Hanya saja, kreativitas sangat berpengaruh dalam persaingan usaha digital. Para pelaku usaha kreatif bisa didorong untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ini mungkin bisa jadi PR (Pekerjaan Rumah) tersendiri bagi pemerintah Jokowi-JK (Joko Widodo -Jusuf Kalla), khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika harus betul-betul bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenristek, dan Kemendikbud untuk mengarahkan," kata Saleh Daulay.