Golkar DKI Ingin Perdebatan Soal Reklamasi Diakhiri

MONITOR, Jakarta – Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Fayakhun Andriadi mengatakan, Partai Golkar menemukan perdebatan terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Ada yang menolak dan ada yang menerima reklamasi tersebut. Fayakhun menegaskan, pihaknya ingin agar publik menjadi jelas dalam permasalahan reklamasi.

Hal itu diungkapkan Fayakhun saat memberi sambutan dalam diskusi DPD Partai Golkar Jakarta bertajuk “Untung-Rugi Reklamasi” di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta, Minggu (29/10).

“kita mau mendapatkan kejelasan kebenaran apa itu sebetulnya yang sedang diributkan oleh publik,” kata Fayakhun.

Menurutnya, dukungan maupun penolakan masyarakat terhadap reklamasi tidak berdasarkan atas dasar yang kuat.

“Padahal ada apa, bagaimana, seperti apa setelah kita tanya ke publik tidak terlalu tahu juga publik apa yang didukung dan ditolak,” kata Fayakun.

Oleh karena itu, Partai Golkar menilai publik perlu memahami betul permasalahan reklamasi. Ia tidak mempermasalahkan reklamasi harus dikupas berkali-kali agar publik sadar tentang reklamasi serta Pemda DKI bisa menentukan sikap terkait reklamasi dengan baik. Partai Golkar Jakarta sendiri akan ikut membantu Pemda DKI Jakarta untuk menempatkan diri dengan tepat dalam isu reklamasi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi niatan Partai Golkar dalam menyelesaikan polemik reklamasi Teluk Jakarta. Namun, ia mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi tidak akan mengubah sikap terkait reklamasi. Mereka tetap berpegang kepada 23 amanat rakyat, termasuk reklamasi. Dalam amanat tersebut, mereka memutuskan untuk menolak reklamasi.

“Buat kami, pandangan sudah jelas, sudah tertulis di rencana kerja kami bahwa kami mengambil posisi untuk menghentikan reklamasi dan itu sudah final,” kata Sandiaga.

Sandiaga menegaskan, rakyat memilih mereka untuk menolak reklamasi. Mereka akan tetap berpegang kepada amanah tersebut. Mandat tersebut sudah disampaikan kepada jajaran eksekutif.”Sudah kami berikan pengarahan kepada birokrasi, kami hadir membawa mandat, birokrasi membawa pengetahuan dan pengalaman, kita ingin diskusi bagaiamana penerapan dari mandat tersebut,” kata Sandiaga.

Meskipun menyatakan menolak, Sandi mengapresiasi niatan Partai Golkar. Hasil pembahasan nantinya akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pertimbangan Pemprov dalam polemik reklamasi.

Dia menegaskan, keberadaan reklamasi bukan untung-rugi, tetapi lebih kepada keberpihakan kepada rakyat kecil, masyarakat tertindas. Namun, mereka juga ingin ada kepastian bagi para pengusaha.

“Kepastian hukum itu adalah salah satu yang selalu menjadi beban bagi para pengusaha. Jadi dengan ini kepastian kepada pengusaha juga bahwa reklamasi akan dihentikan dan mari kita duduk sama-sama untuk bagaimana menata ke depan dalam sebuah konsep yang mudah-mudahan terbuka, transparan dan berkeadilan,” ujar Sandi.

Sandi mengatakan, konsep transparan, terbuka dan keadilan sangat penting. Ia mengklaim kasus reklamasi sebelumnya terjadi karena tidak ada keterbukaan.