Menteri Jonan: Pembangkit Listrik Offgrid dibawah 50 MW Tidak Perlu Masuk RUPTL

MONITOR, Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk mengejar rasio elektrifikasi di Indonesia hingga lebih 96% di tahun 2019. Salah satu upayanya adalah dengan melistriki 2.500 desa di Indonesia yang belum berlistrik. Hal tersebut diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat meresmikan dan ground breaking beberapa proyek ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (20/10).

"Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93%, tahun 2019 minimal 96%, kalau kita bekerja keras, bisa 99% di tahun 2019. Naiknya hampir 3 persen per tahun, luar biasa sekali," ungkap Jonan.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, masih terdapat sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses listrik.

Untuk mempercepat program tersebut, tahun lalu Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Permen ESDM ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk berkewenangan dalam memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara Usaha penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi untuk skala kecil. Selain itu, program percepatan elektrifikasi di pedesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik.

Jonan menjelaskan, Kementerian ESDM telah memberikan kesempatan kepada PT PLN (Persero) dan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas dibawah 50 MW di sistem offgrid serta tidak perlu masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Pemerintah juga memberi kesempatan kepada PLN untuk kelistrikan desa dibawah 50 MW dengan sistem offgrid tidak perlu masuk RUPTL," tambah Jonan.

Sebagai informasi, rasio elektrifikasi nasional saat ini mencapai 93,08%. Angka ini telah melebihi target rasio elektrifikasi tahun 2017 yang sebesar 92,75%. Dengan capaian tersebut, terlihat jelas upaya pemerintah untuk terus menerangi seluruh wilayah Indonesia.