ICW Sebut Kinerja Jaksa Agung Belum Maksimal

MONITOR, Jakarta – Persoalan hukum menjadi kritikan tajam dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, kinerja aparat hukum kasus korupsi belum maksimal di masa kepemimpinan Jokowi-JK.

Apalagi menyoal Kejaksaan Agung RI. Anggota Divisi Hukum ICW Lola Easter menyatakan bahwa kinerja Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sangat tidak memuaskan.

Bahkan ICW menyoroti soal terciduknya lima jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dua jaksa yang diciduk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, terkait tindak pidana korupsi, di bawah kepemimpinan Prasetyo yang kurang dari tiga tahun.

"Jaksa Agung juga terkesan tidak mendukung pembersihan di tubuh organisasinya. Hal itu dapat dilihat dari pernyataannya yang defensif dan menyerang manakala ada oknum jaksa yang 'terdidik' oleh KPK," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/10).

Lola menambahkan, atas kejadian itu Jaksa Agung justru menuding KPK melakukan "operasi tangkap tangan (OTT) Receh" terhadap Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba. Prasetyo bahkan menyebut KPK mengundang kegaduhan ketika melakukan OTT terhadap Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya.

"Respons sangat memalukan dari Jaksa Agung. Respons ini menurut kami justru merugikan pemerintah karena representasi penegakan hukum ada di Kejagung dan Polri," tandasnya.