Alasan PKS Tegas Menolak Perppu Ormas

MONITOR, Jakarta – Perppu nomor 2 tahun 2017 atau dikenal dengan Perppu Ormas hingga kini masih menjadi sorotan. Sejumlah politisi angkat bicara dalam hal ini, termasuk Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menyatakan, usai mendengarkan pendapat para pakar dan anggota ormas bersama Komisi II DPR kemarin, Kamis (19/10), partainya tetap menolak Perppu ormas. Apalagi, lanjut dia, peraturan tersebut mengatur langsung keberlangsungan ormas di Indonesia.

"Kami menolak. Apalagi kami mendapatkan aspirasi langsung di Komisi II dari para pakar dan ormas. Dan ormas-ormas inilah yang terkait dengan Perppu Keormasan. Mereka yang terkena langsung," ujar Hidayat kepada wartawan, Jakarta, Jumat (20/10).

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, sikap sejumlah ormas yang diundang oleh Komisi II DPR pada RDPU kemarin, sudah jelas sepakat menolak Perppu Ormas.   

"Mayoritas menyatakan Perppu itu membahayakan Ormas dan tidak sesuai dengan prinsip keormasan, yang bahkan pada era orde baru, tentu saja masih ada prinsip pembinaan, tapi dengan adanya Perppu ini pembinaan dihilangkan sama sekali, dan kemudian langsung melakukan penindakan," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Jadi merujuk pada prinsip DPR adalah wakil rakyat, dan ormas itu rakyat, dan mayoritas menolak, ini semakin menguatkan sikap politik dari PKS tidak menerima dan menolak Perppu itu," jelasnya.

Kendati demikian, PKS dengan tegas menentang jika ada ormas yang memegang paham radikal yang berpontesi dapat memecah belah persatuan bangsa. "Dan PKS menegaskan penolakan tentang radikalisme. Jadi tidaklah kami menolak Perppu, kami mendukung radikalisme. Tidak," tandas Hidayat.