Perkuat Basis NU, Khofifah Ambil Formulir Pendaftaran Cagub Jatim di PPP

MONITOR, Jakarta – Khofifah Indar Parawansa melakukan langkah cepat memuluskan jalan menuju Pilgub Jawa Timur. Usai kemarin Minggu (15/10) melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan 300 Kyai pendukungnya di Tebu Ireng, Jombang. Hari ini Khofifah mengutus timnya untuk mengambil formulir pendaftaran di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, di Jalan Tebet Barat IX No.17

Tim utusan diterima Ketua DPP PPP Korwil Jawa Timur Iskandar Syaikhu didampingi dua Wasekjen Achmad Baidhowi dan Gugus Joyo Waskito.  Iskandar menyampaikan rasa gembira dan terima kasih atas kedatangan utusan Khofifah.

"Kami mewakili DPP menerima perwakilan resmi dari ibu Khofifah untuk mengambil formulir pilgub Jatim, setelah ada komunikasi sebelumnya ibu Khofifah dengan Ketua Umum PPP Romahurmuzy," katanya.

Menurut Iskandar, Jatim merupakan basis NU sehingga sudah waktunya Jatim dipimpin oleh tokoh NU. Dan PPP siap mengawal kader terbaik NU untuk menjadi Gubernur Jatim.

"Jatim itu kan 'rumahnya' NU, jadi PPP siap mengawal dan menjadikan kader terbaik NU yang sudah terbukti kepemimpinannya. Insya Allah sudah tepat jika Bu Khofifah mau maju lewat PPP," ungkap Iskandar Anggota DPR RI dari dapil X Jatim

Khofifah sendiri merupakan politisi yang lahir dan besar di PPP. Ia pernah menjadi anggota DPR RI termuda lewat PPP di tahun 1992. Sudah barang tentu bahwa Keluarga besar PPP sudah sangat kenal dan dekat dengannya.

"Bu Khofifah itu sudah seperti keluarga sendiri bagi kami (PPP). Jadi insya Allah tidak sulit bagi kami untuk membantunya jadi cagub Jatim dari PPP, jelas Iskandar

Selanjutnya Iskandar menjelaskan bahwa penetapan resmi calon Gubernur Jatim nanti akan diputuskan dalam waktu dekat oleh DPPP PPP. Setelah mempertimbangkan petunjuk ulama dan aspirasi kader di Jatim.

"Untuk seluruh dokumen calon yang sudah mengambil formulir akan segera dibahas di rapimwil PPP Jatim. Dan hasilnya diserahkan ke DPP untuk ditetapkan siapa yang akan resmi diusung PPP sebagai cagub Jatim. Dan penetapan calon sepenuhnya adalah wewenang DPP" pungkas Iskandar.