MONITOR, Jakarta – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seolah menjadi gengsi tersendiri antar lembaga negara. Karenanya oknum-oknum tertentu memanfaatkan persepsi yang demikian guna meraup keuntungan.
Hal itu sejalan dengan beberapa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, dimana operasi tersebut menyasar auditor BPK hingga kepala daerah terkait suap WTP.
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo berencana memanggil para menteri dan pimpinan lembaga guna membuat komitmen terkait opini WTP.
"Karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi OTT maka BPK minta kepada Presiden untuk diadakan pertemuan antara seluruh pemangku kepentingan," kata Sekertaris Kabinet Pramono Anung di lingkungan istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/10) seperti dikutip Antara.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Pramono, nantinya semua tingkat pemerintahan akan membuat komitmen bersama dengan BPK, mulai tingkat kementerian, lembaga hingga tingkat provinsi dan kabupaten.
"Tetapi dalam waktu dekat, Presiden akan mengumpulkan menteri, kementerian, lembaga, untuk bersama BPK membuat komitmen tentang hal itu," ungkap Pramono.