Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

BBM Satu Harga, Komitmen Pemerintah Wujudkan Energi Berkeadilan

MONITOR, Jakarta – Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga adalah komitmen Pemerintah mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di kawasan timur dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. 

Beleid ini mengamanatkan agar Badan Usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi mendirikan lembaga penyalur di lokasi tertentu, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. 

Peta jalan berdirinya lembaga penyalur BBM Satu Harga untuk tahun 2017 pun telah dibuat, sebanyak 54 lembaga penyalur akan didirikan. Saat ini, SPBU Mini Amalatu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, menjadi lembaga penyalur ke-25.

"Secara roadmap, Pertamina merencanakan 54 titik. Sampai saat ini sudah 25 (lembaga penyalur). Kita masih punya waktu tiga bulan. Pertamina kerja keras untuk mempercepat. Pertamina sedang kerja keras. Di akhir tahun, 54 lembaga penyalur akan kita kejar. Ini arahan dari Bapak Presiden agar BBM satu harga betul-betul bisa diimplementasikan," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, usai meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mini di Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Senin (2/10).

Menanggapi besarnya biaya yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero) untuk mewujudkan program ini, Ego menegaskan bahwa Pemerintah melihat Pertamina sebagai sebuah korporasi secara utuh, bukan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang parsial. 

"Pemerintah tidak memandang Pertamina hanya dari satu direktorat (divisi). Pemerintah melihat Pertamina sebagai korporasi secara keseluruhan. Jadi Pemerintah juga memikirkan Pertamina secara keseluruhan. Kalau kita lihat secara segmentasi, Direktorat (divisi) Pemasaran Pertamina sudah mengeluarkan sekitar Rp.600 miliar sampai Rp.700 miliar setahun. Tapi, di satu komposisi lainnya, Pemerintah menyediakan Pertamina secara korporasi. Contoh, Pemerintah mempercayakan pengembangan Blok Mahakam kepada Pertamina, kalau kita hitung Blok Mahakam harganya sekitar US$2 sampai US$3 miliar. Pemerintah sangat berkepentingan untuk membesarkan Pertamina," tegas Ego.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (Ifan) menerangkan bahwa Pertamina mendapatkan mandat untuk menyalurkan BBM jenis Premium sebagai bagian dari penugasan Pemerintah kepada Pertamina. Hal ini diungkapkan Ifan menyusul kabar terjadinya kelangkaan BBM jenis Premium untuk mendorong penjualan pertalite. Ifan berpendapat, masyarakat sudah memahami kualitas bahan bakar yang baik bagi kendaraan.

"Premium adalah jenis BBM Khusus Penugasan, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, yang menugaskan kepada Pertamina untuk menyalurkan BBM Penugasan, Premium, di seluruh Indonesia, khususnya di luar Jamali (Jawa, Madura, Bali) itu penugasan. Kalau di Jamali masih jenis BBM Umum, jadi boleh ambil untung. Kami sudah mengecek ke seluruh Indonesia, di banyak kabupaten-provinsi banyak yang bergeser menggunakan Pertalite. Sekarang selisihnya sekitar Rp.1.000, jadi masyarakat sudah banyak kembali menggunakan Premium. Tapi sebenarnya pertalite lebih bagus kualitasnya untuk kendaraan, baik motor atau mobil. Ada di tempat-tempat tertentu, Pertalite lebih banyak tersalurkan," imbuhnya.

Ifan juga mengungkapkan bahwa BPH Migas telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Pertamina untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM jenis Premium. "Karena ini penugasan, Pertamina hukumnya wajib menyalurkan itu (Premium). Kami sudah bertemu dengan Direktur Utama Pertamina dan Pertamina komit untuk menyalurkan," pungkas Ifan.

Recent Posts

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

2 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

15 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

17 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

21 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

1 hari yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

1 hari yang lalu