MONITOR, Buleleng – Presiden Joko Widodo membagikan sebanyak 1.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) saat berkunjung ke Buleleng, Bali, Selasa (26/9).
Berdasarkan keterangan pers Setkab, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.
Di hadapan masyarakat, Jokowi menyampaikan bahwa bantuan KIP dan PKH harus digunakan sebagaimana mestinya. Untuk KIP, Jokowi menegaskan agar masyarakat penerima bantuan menggunakannya untuk keperluan pendidikan.
Sementara bantuan PKH, para penerima harus menggunakannya untuk kebutuhan kesehatan dan peningkatan gizi. Jokowi melanjutkan, apabila penerima bantuan menyalahgunakan, maka kartunya akan dicabut kembali.
"Untuk beli pulsa tidak boleh, beli rokok juga tidak boleh. Kalau dilanggar, kartunya dicabut," ucap Jokowi.
Perlu diketahui, besaran bantuan yang didapatkan para pelajar penerima bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun untuk tingkat SD, Rp750 ribu bagi yang berada di tingkat SMP, dan Rp1 juta bagi pelajar SMA atau SMK. Sedangkan bantuan PKH, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1.890.000,00 per orang.
MONITOR, Jakarta — Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat berbagai program strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan…
MONITOR - Kekayaan sumber daya laut yang melimpah belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) menjadi contoh pendidikan vokasi…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…
MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…