Kembangkan Ekonomi Digital, Pemerintah Gandeng WIPO

MONITOR, Jakarta – Dalam pengembangan inovasi, Pemerintah Indonesia menggandeng Organisasi Hak Kekayaan atas Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organizational/WIPO). Dalam hal ini, pemerintah akan segera mengesahkan keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid, yakni protokol tentang sistem pendaftaran hak intelektual internasional. Indonesia akan menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid.

Keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid diharapkan bisa mempermudah dalam mendaftarkan  merek secara internasional di banyak negara. Menperin menerangkan, untuk mengesahkan Indonesia dalam keanggotaan Protokol Madrid, pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Protokol Madrid. 

Airlangga menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid bisa memberi banyak keuntungan. Dalam bidang bahan baku obat misalnya, dengan menjadi anggota Protokol Madrid, Indonesia bisa memegang hak paten produk obat secara penuh. Sehingga Indonesia lebih mudah dilibatkan dalam riset.

"Pada saat kita registrasi merek, itu akan tercatat di lima atau enam negara yang kita mau. Misalnya, Indonesia punya produk makanan dan ini teregistrasi di ASFAN. Dengan registrasi di Indonesia, otomatis teregistrasi juga di ASEAN," tuturnya. Registrasi merek itu akan menguatkan hak paten suatu produk. Setiap bidang industri memiliki hak paten tersendiri.

Berdasarkan hasil studi AT Kearney, pengembangan teknologi dan inovasi akan menguatkan daya saing Indonesia dalam upaya menjadi negara yang produktif di masa depan. Dalam hal ini, kekuatan Indonesia terlihat dari penetrasi internet dan pemakaian ponsel.

“Potensi pengembangan tersebut bisa melalui universitas yang berafiliasi sebagai inkubator, industri manufaktur dengan teknologi tinggi dan menengah, intensitas riset, jumlah peneliti,” jelas Airlangga.

Di samping itu, diperlukan pula pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Kemenperin telah bekerja sama dengan Tsinghua University Beijing untuk pengembangan SDM dengan pelatihan trainer dan inkubator,” imbuhnya. Kemudian, dibutuhkan skema perdagangan dan iklim investasi global yang mendukung, kebijakan pemerintah, dan daya beli masyarakat.

Airlangga mengatakan, pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan 1.000 technopreneur dengan valuasi bisnis mencapai USD100 miliar, dan total nilai e-commerce sebesar USD130 miliar.