MONITOR, Jakarta – Merebaknya kabar mengenai miringnya Gedung Nusantara 1 DPR dibantah oleh Sekretaris Jenderal DPR, Achmad Djuned. Ia mengatakan, berdasarkan hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum tidak ada kemiringan dari struktur gedung.
"Pasca gempa pada tahun 2009, kami sudah berkirim surat kepada Kementerian PU pada saat itu. Namun alhamdulillah bahwa hasil audit struktur gedung DPR pasca gempa, hasilnya tidak ada kemiringan arah vertikal," ujar Achmad Djuned kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/9).
Achmad menjelaskan dari hasil audit ditemukan bagian gedung di lantai 6 – 23 gedung Nusantara 1 yang retak. "Dari hasil audit telah ada balok induk, dan balok anak yang terhubung dengan kolom untuk lantai 6 sampai dengan lantai 23, ada retak geser. Jadi memang ada keretakan di lantai 6 sampai dengan 23," jelas dia.
Ia menekankan, berdasarkan hasil audit Kementerian PU, isu miringnya gedung Nusantara 1 yang santer merebak tidaklah benar. "Seandainya sekarang, kemarin-kemarin ada isu masalah kemiringan, kami sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan hasil dari audit tidak ada kemiringan. Saya kira sudah clear," ucap dia.
Untuk saat ini, Achmad menjelaskan pihaknya sudah melakukan rekomendasi audit dari Kementerian PU, diantaranya untuk melakukan tambahan.
"Karena telah ada keretakan, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, adanya pembatasan pembebanan agar setiap meter persegi di gedung itu bebannya tidak lebih dari 200 Kg," tutur Achmad.
Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya tetap berkeinginan melakukan pembangunan gedung baru DPR. Lantaran gedung tersebut sudah sangat melewati batas kapasitas.
"Karena ini kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk anggota DPR, silakan kalau Presiden menunjuk bahwa yang membangun adalah kementerian PU, tidak masalah. Atau sekjen, tidak masalah," tandas Achmad.