Categories: NASIONALPOLITIK

Gelaran OTT KPK Dipertanyakan Politikus Golkar

MONITOR, Jakarta – Nama besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melambung di tengah banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah daerah. Bagi khalayak, kinerja KPK mungkin dianggap bak pahlawan lantaran berhasil menyergap nama-nama besar di balik kasus korupsi.

Namun di mata Bambang Soesatyo selaku Ketua Komisi III DPR, kinerja KPK masih dipertanyakan. Politikus yang akrab disapa Bamsoed ini mempertanyakan keabsahan OTT yang sesuai prosedur hukum dan diatur dalam undang-undang.

Ia meyakini sebelum KPK melakukan penangkapan OTT, belum ada status kasus apakah itu tingkat penyelidikan atau tingkat penyidikan.

"Padahal dasar untuk penyadapan itu sebagaimana diatur dalam SOP KPK harus pada status penyelidikan (adanya bukti awal yang cukup) dan ditandatangani sekurang-kurangnya tiga dari lima pimpinan KPK yang ada," ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/9).

Politikus Golkar ini menyatakan apabila langkah yang dilakukan KPK tidak sesuai prosedur, maka hal tersebut termasuk bentuk kejahatan. "Jadi, bagaimana bisa menyadap atau OTT padahal tahapan penyelidikan saja belum. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah telah terjadi penyadapan liar atau illegal interception di KPK? Jika benar, hal ini adalah kejahatan," tambah dia.

Bamsoet menegaskan tindakan mematai-matai jelas dilarang. Meskipun dengan alasan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi atau pemberantasan narkotika.

"Kalau asing saja dilarang, masa KPK dibiarkan untuk menyadap warga negaranya sendiri? Itu sama saja kita belum merdeka. Kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Takut dan cemas setiap saat diintai, disadap dan direkam. Inilah titik rawan mengapa kita harus terus kritis dan tegas dalam hal pengawasan terhadap KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu di luar hukum," pungkasnya.

Recent Posts

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

5 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

7 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

11 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

17 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

17 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

17 jam yang lalu