MONITOR, Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara dalam acara Rakernas Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel menuju Indonesia Sejahtera yang diselenggaran oleh Kementerian Keuangan di gedung Dhanapala pada Kamis (14/9). Sebelumnya, Provinsi NTB ini terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas pencapaian opini WTP yang diberikan oleh BPK RI selama 5 (lima) tahun berturut-turut selama 2012-2016.
Di hadapan puluhan kepala daerah serta pimpinan Kementerian dan Lembaga, ia menjelaskan bagaimana keberhasilan provinsi yang dipimpinnya ini dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut (2011-2016). Menurut pengakuannya, di tahun 2010 laporan keuangan pemerintan provinsi NTB sempat mengalami disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. “Jadi sebenarnya yang menarik adalah kami dari tahun 2010 itu disclaimer,” katanya.
kemudian di tahun 2011, berkat terobosan dan kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam hal ini BPKP dan juga dibantu oleh tenaga asistensi dari Kementerian Keuangan yakni dari pegawai KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
“Kerjasama yang Alhamdulillah dari 2011 sampai sekarang dengan BPKP dan KPPN untuk melatih para pengelola barang dan semua yang terkait dengan pengelolaan keuangan, baik yang ada di PPKAD atau biro keuangan yang ada di Dispenda, bendahara-bedahara di semua SKPD dan UPPD untuk memiliki misi yang sama dan pemahaman yang sama,” ujar pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini.
Sebab, sejak ia menjadi sebagai orang nomor satu di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, ia tidak akan mentolerir jika laporan keuangan daerahnya hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu seluruh SKPD bekerjasama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan konsisten mempertahankan raihan WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut selama 2011 – 2016 sampai ia diganjar penghargaan oleh Menteri Keuangan.
“Jadi saya pikir, pembenahan ini harus langsung ke WTP. Karena saya tidak mentolerir WDP,” lanjutnya.
Gubernur NTB yang menjabat dua periode ini mengaku bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPK tidak hanya sekedar memberikan opini saja, tetapi dari hasil ikhtisar pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksaan pembangunan dari penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.
“Alhamdulillah dari hasil-hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan pada ikhtisar dari BPK kepada kami, tidak hanya WTP-nya yang kami dapatkan tetapi mudah-mudahan kualitas dari pelaksanaan pembangunan di NTB dikaitkan antara penggunaan anggaran dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, itu juga Alhamdulillah sudah mulai terasa,” tutur pria lulusan Doktor di Universitas Al-Azhar, Kairo.