Dana Transfer Daerah Timpang, DPR: Pertimbangkan Kemajuan di Luar Jawa

MONITOR, Jakarta – Kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan dana transfer daerah dikritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pasalnya, DPR menemukan ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Simardji mengatakan, pemerintah seharusnya membangun Indonesia secara keseluruhan atau tidak hanya terfokus di Pulau Jawa semata.

“Fokus kita membangun Indonesia, bukan Jawa. Mohon dalam konstruksi distribusi dana transfer daerah itu mempertimbangkan betul-betul kemajuan di luar Jawa,” ujar Sirmadji saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM,  dan Gubernur Bank Indonesia, di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa, (5/09).

Dalam tegurannya, Politisi PDIP ini mencontohkan, dalam distribusi dana desa di Jawa Timur jumlahnya 7 kali lipat dari distribusi dana desa di Maluku Utara. Sehingga ini menunjukan adanya ketimpangan distribusi yang menyebabkan Pulau Jawa pertumbuhannya masih jauh lebih cepat dibanding daerah Maluku Utara.
 
“Maluku Utara itu distribusi dana desanya dibanding Jawa Timur itu tujuh kali Maluku Utara. Itu artinya percepatan Jawa Timur itu maju 7 kali lebih cepat dari Maluku Utara, mohon ini jadi perhatian,” jelas Sirmadji.
 
Dengan adanya distribusi dana desa yang merata, menurutnya akan dapat mempercepat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Meksipun, pada RAPBN 2018, anggaran dana desa tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 60 trililun. 
 
Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761,0 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun.