Majelis Dzikir Hubbul Wathon Apresiasi Sikap PBNU terkait Perpres PPK

MONITOR, Jakarta – Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB-MD Hubbul Wathon) mengapresiasi komunikasi antara pemerintah dan PBNU terkait Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik.

"Secara kelembagaan, Hubbul Wathon apresiasi pemerintah dan PBNU terkait PPK," ungkap Sekretaris Jendral MD Hubbul Wathon, Hery Haryanto Azumi, Selasa (5/9).

Ia pun menganggap Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini. PPK sendiri diyakini banyak kalangan tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah.

"PPK membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum," tambahnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj ke Istana Negara untuk membahas Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter.

Meskipun belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan PBNU terkait Perpres tersebut, sudah muncul kabar bahwa PBNU sepakat terkait Perpres PPK karena hal tersebut diyakini bisa mengakomodir antara pendidikan formal dan madrasah diniyah.

"Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Dan, alhamdulillah harapan kami terwujud," ungkapnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) 2005-2008 tersebut menanggapi isu Full Day Scholl (FDS) yang terus menjadi komoditas di kalangan masyarakat. Ia pun berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU.

"Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah," ujarnya pada Minggu (13/8) lalu.

Ia pribadi mengapresiasi kegigihan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madrasah diniyah. Sehingga terjadi dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

"Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar," tandas Hery.