Kemenperin Usul Dua Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas 2018

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan alokasi anggaran kepada DPR RI untuk pelaksanaan program prioritas tahun 2018 melalui dua mekanisme. Sebelumnya, Kemenperin telah mendapatkan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp2,8 triliun.

“Selain dari kegiatan yang sudah dialokasikan pada pagu anggaran tahun 2018, kami mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp778,2 miliar yang akan digunakan untuk enam kegiatan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja Kemenperin dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (4/9).

Keenam program tersebut, yaitu penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp300 miliar, pengadaan lahan Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung serta pembangunan gedung Baristand Manado dan Baristand Medan sebesar Rp218,3 miliar, serta pengadaan alat pengujian produk SNI wajib dan produk SNI yang akan diwajibkan sebesar Rp107,5 miliar.

Selanjutnya, pelaksanaan program Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk calon tenaga kerja industri sebesar Rp 100 miliar, pengembangan dan penerapan teknologi untuk peningkatan daya saing industri nasional sebesar Rp50 miliar, serta bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan kopi sebesar Rp2,4 miliar.

“Di samping itu, kami juga mengusulkan alokasi anggaran untuk program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp828,35 miliar yang akan dibiayai melalui mekanisme hibah daerah di luar DIPA Kemenperin,” papar Airlangga.

Menurutnya, Kemenperin tengah fokus mengembangkan program pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi serta memiliki keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara dunia pendidikan dengan industri. Langkah strategis ini guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. 

“Anggaran itu untuk kebutuhan merevitalisasi sebanyak 1.700 SMK atau 20 persen dari total yang ada di Indonesia. Pasalnya, peralatan SMK sekarang banyak yang tertinggal dua generasi. Jadi, setiap SMK bakal memperoleh anggaran sekitar Rp500 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Airlangga, tahun depan pihaknya juga serius mengembangkan perwilayahan industri di luar Jawa, antara lain wilayah Sei Mangkei, Morowali, Bantaeng, Palu, Konawe, Ketapang, Landak, Bitung, Tanggamus, Kuala Tanjung, Buli, Bintuni, dan Batulicin. “Kami pun memfasilitasi percepatan pembangunan dan beroperasinya empat kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, yaitu Kawasan Industri JIIPE Gresik, Kendal, Dumai, dan Wilmar Serang,” sebutnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaiksan hasil kesimpulan dalam raker tersebut, yaitu Komisi VI DPR RI memahami pagu anggaran Kemenperin dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2,8 triliun. “Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan melakukan rapat dengar pendapat untuk membahas secara rinci mengenai rencana kerja dan anggaran serta DAK di Kemenperin tahun 2018, termasuk usulan penambahan anggaran,” tuturnya.