Categories: EKONOMIKEUANGAN

Transfer Dana Desa ke Daerah Dibenahi

MONITOR, Jakarta. Pemerintah terus membenahi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) supaya semakin efektif pemanfaatanya.

Pemerintah ingin memastikan TKDD dikelola untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, pengentasan kemiskinan; dan pengurangan ketimpangan antar daerah.

“Dengan pengelolaan TKDD yang semakin baik kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebagaimana diindikasikan oleh menurunya persentase dan jumlah penduduk miskin,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini.

Dia menjelaskan rasio gini di pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0.32 pada tahun 2016. Penurunan rasio tersebut menunjukan kesejahteraan yang semakin merata.

Soal dana desa , dalam RAPBN tahun 2018 alokasi dana desa direncanakan senilai Rp 60 triliun. Pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa, melalui kebijakan pengalokasian, penyaluran, prioritas penggunaan, pengawalan dan pendampingan, serta pengawasan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu memerhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output, serta mendekatkan pelayanan melalui pengalihan penyaluran kepada KPPN di daerah.

 

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

4 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

5 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

7 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

7 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

7 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

19 jam yang lalu