MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pemerintah Bangladesh harus membuka pintunya bagi pengungsi Rohingya.
"Sudah selayaknya pemerintah Bangladesh membuka pintunya bagi mereka yang mencari perlindungan dan menjamin kelangsungan penghidupan mereka selama di dalam pengungsian," ujar Usman Hamid dikutip dari laman ANTARA di Jakarta, Minggu (3/9).
Pada gelombang serangan tahun 2017, pelanggaran HAM di Rakhine bahkan memaksa penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal karena ancaman serius terhadap nyawa mereka serta melarikan diri ke arah Bangladesh sebagai negara tetangga.
Ia juga menyerukan Pemerintah Indonesia serta negara ASEAN lainnya agar mau menerima para pengungsi komunitas Rohingya dan menyediakan perlindungan serta tempat tinggal yang layak untuk mereka.
Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus mengatakan Rohingya yang berstatus tanpa kewarganegaraan rentan terhadap tindakan diskriminasi maupun pelecehan terutama kepada wanita dan anak-anak.
Berstatus tanpa kewarganegaraan membuat komunitas Rohingya juga tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
"Banyak dari mereka buta huruf karena tidak mendapatkan akses pendidikan. Saat kami melakukan pemantauan kepada pengungsi Rohingya di Aceh, kami mendapatkan fakta bahwa rata-rata wanita dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap tindakan pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan," kata dia.
Akibatnya, wanita dan anak-anak Rohingya banyak menderita trauma dan persoalan mengatasi trauma terhadap anak-anak dan wanita itu sangat minim.
Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya melakukan langkah strategis untuk mengatasi krisis Rohingya
"Isu kemanusiaan Rohingya harus dipahami secara utuh dari berbagai perspektif baik dari ekonomi, politik maupun sosial," ujar dia. (ANT)