DPR Minta Hubungan Bilateral dengan Myanmar Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Aksi pembakaran desa-desa Rohingya oleh militer Myanmar dikecam Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Politikus Golkar ini menilai tindakan biadab yang dilakukan junta Myanmar sudah melanggar batas kemanusiaan.

Terkait hal itu, Meutya meminta agar pemerintah Myanmar segera menghentikan aksi tersebut. Bahkan jika diabaikan, ia meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar.

"Myanmar harus menghentikan tindakan ini. Jika tidak, ada baiknya pemerintah Indonesia mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar," tegas Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/8).

Selain itu, politikus asal Bandung ini memuji langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI yang mendukung penyelesaian aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar. Kendati demikian, ia juga meminta agar tekanan yang lebih keras diberikan terhadap Myanmar.

"Pendekatan lain juga bisa dilakukan melalui organisasi tingkat regional maupun internasional. Indonesia bisa bawa permasalahan ini ke PBB, untuk dilakukan sidang darurat," ujarnya.