Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Harus Kekinian dan Fleksibel, Publik Tidak Suka yang Disampaikan Pemerintah Secara Formal

MONITOR, Bandung – Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung menyebut humas pemerintah baik di pusat maupun daerah belum semuanya memahami era digital saat ini dengan baik. Karena dengan era digital saat ini, banyak sekali meninggalkan rekam jejak yang dilakukan sebelumnya.

"Era digital perlu kehati-hatian. Baik itu dalam menggunakan media sosial maupun penyebaran informasi. Era ini memang merubah pola landscpae politik kita. Sekecil apapun itu informasi akan cepat tersebar dan menjadi viral," kata Pramono dalam Focus Grup Discussion (FGD) Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Hotel Phasion In, Bandung, Selasa (22/8).

Menurut Pram, semua kementerian dan lembaga saat ini mempunyai media sosial, baik itu Facebook maupun Twitter namun bahasanya yang digunakan masih bahasa pemerintah. Ini yang perlu dirubah.

"Generasi melenial menganggap bahasa itu bukan kekinian. Meski ada pakem atau norma yang harus disampaikan jangan kemudian terlalu kaku," ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa era sudah berubah sehingga tidak bisa lagi mengandalkan sisi kehumasan dengan pola seperti dulu sehingga harus bisa melakukan inovasi dan kekinian.

"Tidak interaktif dan kekinian, publik tidak lagi menyukainya sehingga kepala humas tidak harus ganteng, rapih yang terpenting dia punya hasil yang baru, punya framing yang disampaikan. Publik saat ini tidak suka apa yang disampaikan oleh pemerintah itu secara formal," tegasnya.

Recent Posts

AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja

MONITOR, Medan - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, dan dinamika…

1 jam yang lalu

Jemaah Haji Akan Dipantau Sejak Pra-Keberangkatan untuk Perkuat Istithaah Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat transformasi layanan kesehatan haji melalui kolaborasi lintas sektor.…

2 jam yang lalu

IPW Desak Kortastipidkor Polri Usut Tuntas Kasus Penggeledahan di Cipete, Minta Panglima TNI Tarik Pasukan Penjaga Rumah Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama…

2 jam yang lalu

Menteri UMKM: Mayoritas Pengemudi Ojol Pilih Jadi Bagian dari Usaha Mikro

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menemui ratusan pengemudi ojek…

2 jam yang lalu

IPW: Kortastipidkor Polri Bongkar Kejahatan Besar, Diduga Ungkap Mafia Perkara dan Korupsi Rp5 Triliun

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri…

13 jam yang lalu

Usulan Penyesuaian BPIH 2027, Wamenhaj: Upaya Minimalkan Beban Biaya Jemaah, Akan Dibahas Bersama DPR

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam Biaya…

16 jam yang lalu