MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan dengan daerah lain, di DKI Jakarta paling banyak terjadi kasus sengketa tanah.
"Sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, semuanya," kata Presiden Jokowi saat Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Srategi Nasional Se-Jabodetabek, di Lapangan Park and Ride, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8) pagi.
Presiden memberi contoh, di Jakarta yang namanya sertifikat, 1 bidang ada yang punya sertifikat 3-4. Akibatnya, terjadi sengketa.
Pemerintah DKI saja, eks Wali Kota Jakarta Barat, ujar Presiden, kalah. "Coba, bayangkan. Pemerintah saja kalah," ujarnya.
Bahkan waktu dirinya jadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Presiden Jokowi, ngurus yang namanya sertifikat BMW untuk stadion enggak rampung-rampung.
"Sampai saya enggak jadi Gubernur belum rampung coba. Apalagi rakyat? Benar ndak?," kata Presiden dengan nada bertanya.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar berhati-hati, sekarang dirinya memantau, mengawasi terus urusan sertifikat.
"Jangan ada yang bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani," tegas Presiden Jokowi.
Bahwa juru ukurnya kurang, Presiden menegaskan akan ditambahi terus. "Setuju ndak? Masa pemerintah saja bisa ngurus sertifikat saja sulit," ucapnya
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama industri global…
MONITOR, Jakarta - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar mengapresiasi kebijakan trasformatif…
MONITOR, Jakarta—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas…
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA* Dalam setiap episode diskursus pelemahan rupiah, satu fenomena selalu berulang…
MONITOR, Jenewa - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan…
MONITOR, Jeddah - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap dugaan praktik…