MONITOR, Lumajang – Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi damai tolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 tahun 2017. Aksi ini berupa istighosah dan orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (7/8).
Dari informasi yang diterima Monitor, massa aksi mencapai 10 ribu peserta dari berbagai elemen, diantaranya kader PCNU, Pondok Pesantren, Pendidikan swasta, Mahasiswa Kampus, kader PMII, aktivis BEM, aktivis GP Ansor, Tokoh masyarakat dan Guru Madrasah Diniyah se-Kabupaten Lumajang.
Adapun tuntutan dalam kegiatan yang bertema "Aksi Damai Tolak Lima Hari Sekolah" ini ada lima poin, diantaranya adalah:
Pertama, massa tegas menolak program Full Day School (FDS). Kedua, mereka menuntut kepada Mendikbud Muhadjir Effendi untuk mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah yang telah menimbulkan keresahan sosial.
Ketiga, massa meminta Mendikbud untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Keempat, menuntut pemerintah untuk tidak memberlakukan kebijakan lima hari sekolah. Kelima, menyarankan agar Mendikbud lebih berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang krusial seperti merumuskan kurikulum anti radikalisme, anti korupsi, profesionalitas guru, dan yang lainnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga Warga Negara Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…
MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…