MONITOR, Palembang – Terkait dengan aksi mahasiswa Peduli UKT Universitas Sriwijaya (03/8) yang berujung pada tindakan anarkis dan pemukulan terhadap mahasiswa, Pengurus Pusat kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pihak Rektorat & aparat keamanan terhadap peserta aksi.
Ketua umum PP KAMMI Kartika Nurakhman mengecam perlakuan pihak kampus dalam menyikapi aspirasi mahasiswa dengan cara represif.
"Pihak kampus seharusnya menyikapi aspirasi mahasiswa terkait UKT dengan proporsional, bukan dengan cara represif dan mengintimidasi mahasiswa" kata Nurakhman.
Senada dengan itu ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik Riko P. Tanjung mendesak Kemenristekdikti untuk mencopot Rektor UNSRI, yg bertanggungjawab trrhadap tindakan tidak berprikemanusian kepada mahasiswa.
"Tidak boleh ada pembungkaman terhadap mahasiswa oleh pihak kampus karena sangat bertentangan dengan semangat demokrasi dan keterbukaan di Indonesia "terang Riko.
Menurut Riko seharusnya pihak kampus bangga, karena memiliki mahasiswa yang peduli & kritis terhadap kondisi sosial.
"Mahasiswa merupakan aset bangsa yang harus dididik untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat, bangsa & negara " tambah Riko.
Terakhir Riko meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem UKT yang sangat membebani mahasiswa.
" pihak kementrian harus segera mengevaluasi kebijakan UKT ini, karena sangat membebani mahasiswa ditengah beban ekonomi rakyat yang semakin berat", tutup Riko.
MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…