MONITOR, Bekasi – Pesiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pernyataan yang disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam yang menyebut para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.
Jokowi menegaskan, bahwa tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Ia menambahkan bahwa ada pers, media, LSM, dan DPR yang mengawasi.
Pengawasannya, tegas Jokowi bisa berasal dari mana-mana bahkan rakyat juga bisa mengawasi langsung termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Jokowi, Perppu tersebut adalah produk Undang-Undang, yang dikeluarkan melalui mekanisme yang demokratis. Setelah pemerintah mengeluarkan Perppu, ada mekanisme lagi di DPR, dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi yang entah setuju dan tidak setuju.
“Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan peluncuran vokasi kejuruan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7).
"Kalau masih ada yang tidak setuju. Kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki," pungkas
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden SBY mengatakan banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara.
"Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power,” kata SBY sesaat setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kamis (27/7).