Categories: NASIONALPOLITIK

Jokowi Lantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 74 P Tahun 2017 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Ketujuh Dewan Pengawas BPKH yang dilantik adalah: 1) Yuslam Fauzi, dari unsur masyarakat, sebagai ketua sekaligus merangkap anggota; 2) Khasan Faozi, dari unsur pemerintah, sebagai anggota; 3) Moh. Hatta, dari unsur pemerintah , sebagai anggota; 4) KH Marsudi Syuhud, dari unsur masyarakat , sebagai anggota; 5) Suhaji Lestiadi, dari unsur masyarakat, sebagai anggota; 6) Muhammad Akhyar Adnan, anggota dari unsur masyarakat; dan  7) Abdul Hamid Paddu, dari unsur masyarakat, sebagai anggota.

Sedangkan ketujuh Anggota Badan Pelaksana BPKH adalah: 1) Ajar Susanto Broto; 2) Rahmat Hidayat; 3) Anggito Abimanyu; 4) Beny Witjaksono; 5) Acep Riana Jayaprawira; 6) A. Iskandar Zulkarnain; dan 7) Hurriyah El Islamy.

BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Badan ini akan berada di luar struktur Kementerian Agama, dan akan bertugas mengelola dana haji umat sekitar Rp90 triliun, yang merupakan akumulasi dari dana-dana haji terdahulu yang kini berada di Kementerian Agama.

Acara pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota BPKH itu dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara , pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, pemberian ucapan selamat dimulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, diikuti oleh para undangan lainnya.                        

Recent Posts

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

47 menit yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

3 jam yang lalu

Menag Raih Penghargaan Bali Top Hospitality Leader in Religious Tourism Development

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat penghargaan di bidang pengembangan pariwisata keagamaan. Menag…

5 jam yang lalu

Menhaj: Tantangan Haji 2027 Lebih Berat, Kemenhaj Tak Boleh Berpuas Diri

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan jajaran Kementerian Haji…

6 jam yang lalu

Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR

MONITOR, Jakarta — Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan…

6 jam yang lalu

Sambut 1 Dekade Hari Santri, Stafsus Menag: Momentum Tampilkan SDM Santri Unggul

MONITOR, Jakarta - Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu ingin momentum satu dekade peringatan Hari…

6 jam yang lalu