Paparkan Rencana Pemeriksaan Pembangunan Berkelanjutan, BPK Sambangi Kantor PBB di New York

MONITOR, Jakarta – Sebagai upaya meningkatkan kontribusi lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) dalam implementasi Agenda 2030 – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals(SDGs), BPK menghadiri pertemuan yang membahas kesiapan pemeriksaan atas implementasi SDGs (Auditing Preparedness for Implementation of SDGs-SAI Leadership and Stakeholder Meeting) pada 20 – 21 Juli 2017 di kantor PBB, New York.

Pertemuan yang diprakarsai INTOSAI Development Initiative (IDI) dan the United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA) ini merupakan forum diskusi dan knowledge sharing mengenai isu penting terkait kesiapan implementasi SDGs di berbagai negara. Hadir dalam pertemuan ini para pimpinan dan pemeriksa dari lembaga pemeriksa dari berbagai negara.

Delegasi BPK yang dipimpin oleh Anggota II, Dr. Agus Joko Pramono dan didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara II, Bahtiar Arif, serta Tjokorda Gde Budi Kusuma. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Agus Joko Pramono memberikan presentasi terkait “Getting institutions ready for the SDGs: Auditing policy coherence and integration”. Pemeriksaan kesiapan pemerintah dalam implementasi SDGs meliputi pemeriksaan policy framework dan data framework.

Pada 19 Juli 2017, sehari sebelum menghadiri pertemuan, Anggota II BPK melakukan pertemuan dengan Duta Besar Perwakilan Tetap RI (PTRI) di New York, Dian Triansyah Djani, dan Menteri Perencnaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro. Pertemuan tersebut membahas tentang kesiapan Pemerintah dalam mendukung dan menerapkan Agenda 2030 SDGs dan perkembangan implementasinya, termasuk Voluntary National ReviewIndonesia 2017 yang disampaikan Pemerintah dalam High Level Political Forum.

Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017. Perpres tersebut mengatur diantaranya Tim Koordinasi Nasional serta Tujuan-Sasaran Global, Sasaran Nasional, dan Instansi Pelaksana SDGs di Indonesia.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan dan tantangan implementasi SDGs di Indonesia. Hasil pertemuan dengan Dubes PTRI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu digunakan Delegasi BPK sebagai referensi presentasi rencana pemeriksaan kesiapan implementasi SDGs di Indonesia pada pertemuan di Markas Besar PBB di atas.